Luwu Timur – Sengketa lahan antara petani lada dan PT Vale Indonesia di Blok Tanamalia kembali menjadi sorotan setelah Bupati terpilih Luwu Timur, Irwan Bachri Syam (Ibas), menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ibas menyatakan bahwa kasus ini akan menjadi prioritas utamanya setelah resmi menjalankan tugas sebagai kepala daerah.
Dalam keterangannya kepada media, Minggu (23/2/2025), Ibas menekankan pentingnya pendekatan dialogis dalam mencari solusi atas permasalahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Menurutnya, konflik ini tidak hanya berskala lokal, tetapi telah menarik perhatian nasional karena menyangkut hak-hak petani yang terancam akibat ekspansi PT Vale.
“Kita dihadapkan pada dua persoalan utama, yaitu lahan yang telah dikelola petani selama puluhan tahun dan hak PT Vale yang secara hukum memiliki izin mengelola kawasan tersebut. Namun, kita juga harus melihat bahwa kepentingan masyarakat lokal tidak bisa dikesampingkan begitu saja,” ujar Ibas.
Sikap DPRD Luwu Timur dalam kasus ini pun menuai kritik tajam. Banyak pihak menilai bahwa DPRD gagal membela kepentingan petani dan justru lebih berpihak kepada PT Vale. Rekomendasi terbaru yang dikeluarkan oleh DPRD dianggap sebagai bentuk keberpihakan terhadap perusahaan tambang tersebut, sehingga memperlemah posisi petani yang selama ini menggantungkan hidupnya pada lahan yang disengketakan.
Sejumlah aktivis dan pemerhati lingkungan menilai PT Vale telah terlalu lama menguasai lahan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan. Kehadiran perusahaan tambang ini justru semakin menekan petani lokal yang berhak atas lahan yang mereka garap bertahun-tahun.
“DPRD seharusnya berada di garis depan membela hak-hak rakyat, bukan justru tunduk pada kepentingan korporasi besar seperti PT Vale. Jika dibiarkan, ketimpangan ini akan semakin memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Luwu Timur,” kata salah seorang aktivis lingkungan.
Ibas pun menegaskan bahwa pendekatan yang akan diambilnya dalam menyelesaikan konflik ini harus mempertimbangkan aspek keadilan bagi masyarakat petani. Ia mengajak seluruh pihak untuk duduk bersama dan mencari jalan keluar yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memastikan keberlanjutan pertanian lokal tetap terjaga.
“Jika kita hanya mengikuti aturan yang berpihak pada perusahaan besar, maka kapan petani akan mendapatkan haknya? Pemerintah harus hadir sebagai penengah yang benar-benar adil, bukan justru membiarkan kesenjangan ini terus terjadi,” tegasnya.
Masyarakat Luwu Timur kini menanti langkah konkret dari Bupati terpilih untuk memperjuangkan hak-hak petani. Dengan desakan publik yang semakin kuat, diharapkan pemerintah daerah tidak lagi tunduk pada tekanan korporasi besar seperti PT Vale, melainkan benar-benar berpihak pada rakyat yang telah lama merasa terpinggirkan. (Red)
